Kita duduk sambil bersantai, mendengarkan musik, atau sambil kopi. Mata kita tidak tertuju pada pemandanga luar rumah yang cerah, tapi melihat layar handphone berisi berita-berita yang membuat kita resah.
Hari ini siapapun bisa membuat berita, meneruskan nya, dan membagikannya sesuai dengan pemikiran nya. Bukan hanya itu, sistem alogoritma pada media sosial juga berperan penting dalam memberikan perspektif pola berita yang sesuai dengan kita. Kita menerima informasi bukan karena kita memilihnya, tapi karena algoritma media sosial memilihkan nya untuk kita. Saya menyebut itu sebagai preferensi, kebiasaan, dan engagement diri kita yang terbaca oleh sistem algoritma.
Ada satu berita menarik, terkait kasus seorang WNI yang kini lebih memilih tinggal di Inggris, sebagai alumni beasiswa LPDP yang notabene dari pajak rakyat menuai pro kontra terkait pernyataan nya, yang terkesan bahwa kehidupan di indonesia jauh lebih menderita dibanding kehidupan di inggris. Bahkan dengan bangga nya menunjukan paspor inggris untuk anak nya, dengan kalimat “cukup aku saja yang jadi WNI ….”.
Beliau juga sudah mengklarifikasi dan minta maaf atas kegaduhan yang menimbulkan pro kontra bagi publik, khususnya ruang maya. Sebagian publik membenarkan bahwa kehidupan di Indonesia dengan kebijakan pemerintah nya seolah membuat kehidupan rakyat tambah sengsara, sebagian lagi kontra karena dianggap kurang bijak apalagi dengan latar penerima LPDP yang harusnya berkontribusi untuk negeri.
Fenomena tersebut hanya satu kasus dari reaksi publik yang terpecah menjadi dua kubu (pro & kontra). Media sosial bukan sekedar sarana berkomunikasi dan berinteraksi melainkan telah menjadi panggung yang bisa menimbulkan debat publik dan kontroversi. Pada isu-isu politik khusunya, cenderung lebih sensitif bukan hanya penceritaan terhadap publikasi kebijakan pemerinta tetapi influencer, hastag, dan caption memberikan bumbu tambahan terhadap informasi yang bisa dirasakan.
Bagi masyarakat yang menginginkan informasi cepat dan viral, seringkali tidak diimbangin dengan pemikiran kritis yang berbasis data dan fakta yang memadai. Informasi utuh seringkali disalahpahami menjadi opini dan asumsi. Kemalasan kita mencari informasi yang lengkap terlebih tanpa mengecheck kebenaran nya maka bisa menjadi fitnah, sentimen, dan provokasi. Seringkali otak cenderung memvalidasi apa yang benar-benar ingin kita dengar, terlepas fakta nya tidak mendukung kita. Itulah algoritma, yang menggiring kita terlejabak dalam gelembung informasi sesuai dengan yang kita minati.
Kita hanya perlu menjadi warga yang bijak, sekalipun tidak berpengetahuan dalam segala hal, setidak nya kita cukup memverifikasi suatu informasi berdasarkan kaidah-kaidah berikut :
Apakah informasi itu benar ?
Apakah informasi itu baik ?
Apakah informasi itu bermanfaat ?
Jika tahap 1 terpenuhi, boleh ke tahap 2, begitupun seterusnya, jika hanya berhenti di tahap 1 dan belum tentu baik, cukup kita simpan saja.
Lalu, apa jadinya jika masyarakat tidak kritis ? Kita hanya perlu belajar dari sejarah, bagaimana provokasi dan fitnah telah menjadi ujian terberat dalam sejarah islam. Kita mengenal dengan peristiwa “ Pembunuhan Usman bin Affan dan Perang jamal”
Bayangkan Usman bin Affan harus terbunuh karena surat dan stempel palsu dan setelah itu pembunuhan atas usman memicu perang saudara antara kaum muslimin, kemudian fitnah besar lainnya muncul saat Ali bin abi thalib ra harus memimpin pasukan untuk berperang melawan pasukan yang dipimpin oleh aisyah, thalhah, dan zubair. Masyarakat muslim terbagi menjadi dua kubu, bahkan tercerai berai karena silang pendapat atas informasi yang disebarkan oleh provokator.
Itu hanya kasus yang terjadi secara ekstrem. Di dunia sosial kita membaca kepingna informasi, tidak utuh, sehingga setiap informasi yang diterima sangat bergantung pada kredibilitas penutur. Namun untuk hal-hal yang sudah jelas fakta, data, dan argumen nya tentu saja informasi yang mengedukasi, mencerahkan, dan memberi kesadaran perlu diterima. Seperti kejahatan yang dilakukan oleh oknum agar semata-mata kita berhati-hati, kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang justru hal itu perlu disebarkan agar masyarakat sadar bahwa ada yang salah terhadap sesuatu yang seharusnya berlaku. Kalau sebatas desas-desus , gosip, baru rumor skip saja.
Baik, kembali kepada kasus alumni penerima LPDP yang lebih bangga jadi WNA dibanding WNI. Tentu hal ini melahirkan dua kubu reaksi, yang setuju dan yang kontra. Bagi mereka yang merasa negara ini salah karena kebijakan yang ‘dianggap’ merugikan rakyat tentu ini menjadi pembenaran dan semacam validasi yang terwakilkan, jika mereka mendapat kesempatan yang sama, maka mereka (sebagian kecil) akan melakukan hal yang sama. Namun itu hanya satu ruang algoritma dalam media sosial dan dalam skala kecil yang tidak mewakili banyak penduduk Indonesia yang hampir mendekati 300 juta. Jika pengguna internet tahun 2025 adalah 80 persen, tentu itu representasi yang kecil dari ruang algoritma untuk kubu yang mendukung, tapi disisi lain tidak sedikit yang kontra dan mengecam. Setiap orang berhak untuk memilih hak pilihan hidup nya sebagai warga negara untuk pendidikan dan bekerja di luar negeri, sayangnya hal itu dibiayai oleh pemerintah sendiri. Ironis, bagai meludah di sumur yang biasa dipakai minum sehari-hari. Pada akhirnya algoritma bukan hanya ruang kecil, dengan gelembung-gelembung informasi yang menggiring individu beropini, tetapi ikut membawa dampak yang besar, rusaknya reputasi, kemarahan publik, dan citra negatif terhadap seseorang yang tidak bijak dalam menyikapi media sosial.
Posting Komentar untuk "Satu Ruang Algoritma"